Antrean BBM 2 Bulan di Sulsel Belum Tuntas, Gubernur Minta Pertamina Siapkan SPBU Modular dan Tambah Kuota

Antrean panjang pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di sejumlah SPBU Sulawesi Selatan, khususnya Makassar, sudah berlangsung sekitar dua bulan dan belum sepenuhnya teratasi. Pemerintah Provinsi Sulsel maupun PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi sama-sama mengambil langkah tambahan pada pekan ini untuk mengurai kepadatan tersebut.

Gubernur Sulsel Minta SPBU Modular di CPI Makassar dan Kuota Tambahan

Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, Minggu (13/9), meminta Pertamina menyiapkan SPBU modular atau pompa BBM mini portabel di kawasan Center Point of Indonesia (CPI) Makassar sebagai langkah konkret mengatasi antrean yang terjadi di banyak SPBU umum. “Kami sudah mendesak Pertamina untuk menambah kuota BBM Sulsel. Kami juga mendorong Pertamina memasang SPBU modular yang insya Allah akan dipasang Minggu (13/9) di kawasan CPI,” kata Andi Sudirman di Makassar.

Baca Juga:

Hadapi Kemarau, Pemerintah Percepat Bantuan 30 Kg Beras untuk 33,2 Juta Keluarga dan Siapkan 1 Juta Ton Beras Subsidi

Menurutnya, kehadiran SPBU modular menjadi salah satu upaya menambah akses masyarakat terhadap BBM sekaligus membantu mengurai kepadatan di SPBU lain. Warga yang mengantre di berbagai SPBU Makassar akan diarahkan mengisi BBM di SPBU modular yang disiapkan di kawasan CPI. Khusus pembelian oleh sepeda motor, pengisian BBM di SPBU modular ini dipatok Rp30.000 per kendaraan. Pemprov Sulsel disebut akan terus berkoordinasi dengan Pertamina agar langkah ini efektif menekan antrean secara bertahap.

Pertamina Perkuat Pasokan, 25 SPBU 24 Jam di Makassar

Dari sisi suplai, Pertamina Patra Niaga menyatakan telah memperkuat pasokan dan distribusi BBM ke SPBU di Sulawesi Selatan merespons kenaikan permintaan, terutama BBM bersubsidi. VP Corporate Communication Pertamina Kitty Andhora menyebut perseroan terus meningkatkan pasokan ke Terminal BBM guna memperkuat suplai ke Makassar. Beberapa langkah yang dilakukan antara lain menambah pengiriman ke terminal distribusi, mengoperasikan mobil tangki 24 jam penuh untuk mempercepat pengisian ulang stok SPBU, menambah nozzle Pertalite di sejumlah SPBU terpilih, serta mengoperasikan 25 SPBU di Makassar selama 24 jam nonstop. Permintaan Solar bersubsidi (Solar JBT) tercatat naik sekitar 10-15 persen sejak Juni hingga Agustus 2026.

Satgas Lintas Sektoral, Sanksi 63 SPBU dan Misinformasi

Terpisah, Sales Area Manager Retail Sulselbar Pertamina Rainier Axel Siegfried Parlindungan Gultom mengungkapkan pihaknya juga meminta satuan tugas (satgas) lintas sektor — melibatkan aparat penegak hukum, pelaku usaha, dan perwakilan Pertamina — memperkuat pengawasan terpadu untuk mengurai antrean sekaligus konsumsi yang tidak semestinya. Ia mengakui antrean sempat mengular hingga dini hari: “Kami sampai jam 3 pagi, itu masih ada antrean.” Gultom menyebut lonjakan permintaan dua bulan terakhir juga dipicu sektor pariwisata dan logistik, diperparah misinformasi soal kenaikan harga dan pembatasan pasokan yang memicu perilaku panic buying.

Baca Juga:

Kemenimipas Pulangkan 82 WNI dari Dua Pusat Detensi Imigrasi Malaysia, Tuntas Sepekan Usai Kunjungan Menteri Agus

Pertamina mencatat, hingga pertengahan 2026, pihaknya telah menjatuhkan sanksi penghentian operasi selama dua hingga empat pekan kepada 63 SPBU di Sulawesi Selatan yang melakukan pelanggaran serta mendeteksi anomali penggunaan barcode subsidi pada 6.023 pelat nomor kendaraan, yang seluruhnya diblokir. Pertamina juga mengimbau masyarakat membeli BBM sesuai kebutuhan agar distribusi tetap merata.

Rencana Perluasan 8.381 SPBU di 25 Provinsi

Secara terpisah, Pertamina Patra Niaga juga mengumumkan rencana perluasan jaringan penyaluran di 25 provinsi di seluruh Indonesia — mencakup SPBU reguler, mini, compact, hingga SPBU nelayan. Hingga Agustus 2026 jaringan lembaga penyalur Pertamina Patra Niaga telah mencapai 8.381 SPBU, terdiri dari 6.494 SPBU Reguler, 494 SPBU Mini/Modular, 977 SPBU Kompak, dan 416 SPBU Nelayan, dengan membuka peluang kemitraan bagi masyarakat dan mitra usaha.